Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022

tentang

Cipta Kerja

⚠️ Cek status berlaku / tidak berlaku ⚠️

Download Peraturan

Peraturan	:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022
Tentang	:	Cipta Kerja
Type	:	PDF
File	:	`Perpu Nomor 2 Tahun 2022.pdf` Download	`Perpu Nomor 2 Tahun 2022.pdf` Download Pengutipan peraturan: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kolegal, https://kolegal.id/perpu-no-2-tahun-2022, diakses tanggal [tanggal kamu akses]

Detail Peraturan

Judul	:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Status	:	Berlaku ⚠️ `lihat history perubahan` ⚠️
Tanggal Pengundangan	:	30 Desember 2022
Tanggal Berlaku	:	30 Desember 2022
Catatan	:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lampiran 1117 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 737, batang tubuh hlm 738 sd 1117)

History Peraturan

Ditetapkan dengan	:
Mencabut	:	UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Mengubah	:	UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus UU No. 38 Tahun 2009 tentang POS UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan PERPU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasa Permukiman UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air UU No. 1 Tahun 2009 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan UU No. 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya Ikan, dan petambak garam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Diubah sebagian dengan	:
Diubah dengan	:	UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Dicabut dengan	:

Cari peraturan lainnya

Perangkat Kolegal

Gunakan perangkat Kolegal sebagai #solusilegalitas untuk kebutuhan bisnis kamu.

145.310k

Peraturan 🇮🇩 Terlengkap

145.000++ daftar peraturan Indonesia

Cari peraturan

1.310m

Perusahaan 🇮🇩 Terlengkap

1.3juta++ daftar perusahaan di Indonesia

Cari perusahaan

1.790

Risiko KBLI

Cari tahu risiko KBLI bisnis kamu

Lihat risiko

Database Peraturan

Kolegal adalah platform solusi untuk Anda yang ingin mencari 145.000++ peraturan dan regulasi di Indonesia. Selain cepat dan mudah, fitur cek keberlakuan akan memudahkan Anda untuk mengetahui status keberlakukan suatu peraturan perundang-undangan. Urutan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan UU 12/2011 juncto UU 15/2019 juncto UU No 13/2022 adalah (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) UU / PERPPU; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Platform database peraturan ini merupakan partisipasi kami untuk melakukan asas penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Untuk keakuratan dokumen dan status keberlakukan, Anda dapat melakukan pencarian melalui media sebagaimana dimaksud dalam Perpres 87/2014 juncto Perpres 76/2021.

Risiko KBLI

KBLI yang paling terbaru adalah KBLI 2020 yang dikeluarkan berdasarkan Perban BPS tahun 2020. Platform Kolegal memudahkan Anda untuk melakukan pencarian risiko KBLI. Kami telah menyusun daftar KBLI 2020 dalam bentuk tabel yang memudahkan Anda untuk melakukan penelusuran risiko KBLI. Terdapat penambahan bidang usaha baru sesuai dengan perkembangan dan transformasi bisnis di era digital. Ringkasan perbandingan perubahan KBLI 2017 dibanding dengan KBLI 2020 adalah (i) KBLI 3 digit bertambah 5, (ii) KBLI 4 digit bertambah 47 dan (iii) KBLI 5 digit bertambah 216.

Terdapat 4 (empat) jenis risiko KBLI yaitu (i) risiko rendah (ii) risiko menengah rendah (iii) risiko menengah tinggi dan (iv) risiko tinggi.