Perjanjian Pra Nikah / Perjanjian Pisah Harta

Tujuan Perjanjian Perkawinan

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015, tujuan dibuatnya Perjanjian Perkawinan adalah:

1. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono-gini.
2. Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.
3. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin dari pasangannya (suami/istri).
4. Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami/istri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

Poin Penting di Akta Pisah Harta

Berikut ini adalah poin-poin penting yang bisa dicantumkan di dalam perjanjian pisah harta:

1. Mengenai harta sebelum berlangsung pernikahan;
2. Kelangsungan karir setelah berumah tangga;
3. Mengenai kekerasan dan/atau kejahatan dalam rumah tangga;
4. Kesepakatan mengenai pembagian tugas dalam rumah tangga;
5. Pembatalan wasiat atau ketentuan lain yang melindungi kekayaan masing-masing pihak; dan
6. Konsekuensi apabila terjadi perselingkuhan

Amar putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015 berbunyi:

• [1] Pada waktu, [2] sebelum dilangsungkan atau [3] selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketigasepanjang pihak ketiga tersangkut”