Kolegal / Jasa Pembuatan Persekutuan Perdata

Jasa Pembuatan Persekutuan Perdata

Persekutuan Perdata atau Maatschap adalah kumpulan dari orang-orang dalam profesi yang sama dan berkumpul dengan menggunakan nama bersama. Biasanya digunakan untuk profesi konsultan hukum, auditor, penilai publik dll.

Kolegal: Konsultan Legal - merupakan Legal Tech Startup yang memberikan layanan hukum dan akses legal yang efektif, efisien dan terjangkau untuk proses jasa pendirian Persekutuan Perdata dengan harga mulai dari Rp 2.25juta. Tersedia paket virtual office Jakarta tambah Rp 2juta-an.

Kenapa Kolegal
jasa pendirian persekutuan perdata dan jasa pembuatan persekutuan perdata

Pricing

Harga jasa pendirian Persekutuan Perdata. Pendiri Persekutuan Perdata minimal 2 (dua) orang WNI yang sudah memiliki KTP dan NPWP.

Pendirian Persekutuan Perdata
Rp 2.25 juta

Mau urus izin usaha sendiri.

Pesan sekarang
  • Cek Nama Persekutuan Perdata

  • Pesan Nama Persekutuan Perdata

  • Persiapan Minuta

  • Akta Pendirian Persekutuan Perdata

  • SK Menteri

  • BONUS:
  • 20 KBLI ๐Ÿ’ฏ

Pendirian Persekutuan Perdata + Izin
Rp 4.5 juta

Tanpa repot. Dengan alamat sendiri.

Pesan sekarang
  • Paket Pendirian Persekutuan Perdata

  • NPWP

  • SKT Pajak โš ๏ธ

  • NIB, Sertifikat Standar (Non Tinggi)

  • K3L, SPPL, UMK Tata Ruang

  • BONUS:
  • 20 KBLI ๐Ÿ’ฏ

  • Buka 5 (lima) rekening Bank ๐Ÿ’ฏ

  • Kartu nama 1 (satu) Direktur ๐Ÿ’ฏ

  • Stempel perusahaan ๐Ÿ’ฏ

  • EFIN Badan ๐Ÿ’ฏ

Paket Persekutuan Perdata + Virtual Office
Rp 6.5 juta

Kantor prestisius. Bisa meeting di 6 lokasi di Jakarta.

Pesan sekarang
  • Persekutuan Perdata + Izin

  • Virtual office 1 tahun ๐Ÿ’ฏ

  • Bebas pilih di 5 lokasi premium

  • Bisa PKP

  • Layanan resepsionis

  • Korespondensi surat bisnis

  • 60 jam meeting room

  • Bebas meeting di 6 lokasi

  • Meeting pax up to 12 orang

  • BONUS:
  • 20 KBLI ๐Ÿ’ฏ

  • Buka 5 (lima) rekening Bank ๐Ÿ’ฏ

  • Kartu nama 1 (satu) Direktur ๐Ÿ’ฏ

  • Stempel perusahaan ๐Ÿ’ฏ

  • EFIN Badan ๐Ÿ’ฏ

Brand yang telah mempercayai kami

Bandingkan Pricing

Daftar lengkap fitur yang tersedia dari Pricing kami

Pendirian Persekutuan Perdata Pendirian Persek. Perdata + Izin Paket Persek. Perdata + Izin + VO
Harga Rp 2.25jt Rp 4.5jt Rp 6.5jt
Cek Nama Persekutuan Perdata
Persiapan Minuta
Akta Pendirian
SK Menteri
NPWP Kartu & Digital Kartu & Digital
SKT Pajak Surat Surat
NIB 20 KBLI 20 KBLI
K3L, SPPL, UMK Tata Ruang
Sertifikat Standar (Non Tinggi)
Bonus Dapat Bonus Dapat Bonus
Virtual Office 1 tahun
Bebas meeting di 6 lokasi
60 jam meeting room
Meeting pax up to 12 orang
Pesan Pesan Pesan
Mau tambah PKP

PKP adalah Pengusaha Kena Pajak. Digunakan untuk kamu bisa menerbitkan faktur PPN atau ingin ikut tender pemerintah. Baca artikel Perbedaan PKP dan Non-PKP.

Proses pengurusan legalitas badan usaha bisa sekalian dengan PKP. Pesan layanan legalitas Kolegal dengan klik minta proposal.

Daftar bonus

โœ… 20 KBLI โœ… buka 5 (lima) rekening Bank โœ… kartu nama 1 (satu) Direktur โœ… stempel perusahaan & โœ… eFIN perusahaan.

Metode pembayaran
  • logo bca
  • logo mandiri
  • logo tokopedia
  • logo visa
  • logo amex
Lokasi Office

Lihat detail office

virtual office

Dasar Hukum

Daftar peraturan & dasar hukum Persekutuan Perdata di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

KUHD ini merupakan sumber hukum utama pengaturan Persekutuan Perdata di Indonesia

Permenkumham Nomor 17/2018
Download PDF

Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

Sesuai dengan ketentuan Permenkumham 17/2018 ini yang berkaitan dengan pendirian Persekutuan Perdata adalah mengharuskan pelaku usaha untuk mendaftarkan Persekutuan Perdata melalui sistem yang dikelola oleh Kemenkumham. Hal ini berbeda dengan ketentuan pendaftaran Persekutuan Perdata sebelum berlakunya Permenkumham 17/2018 yang mengharuskan pelaku usaha mengajukan pendaftaran ke Pengadilan Negeri (PN) berdasarkan domisili Persekutuan Perdata tersebut.

FAQ Persek. Perdata

Pertanyaan terkait jasa pembuatan Persekutuan Perdata murah yang sering ditanyakan

  • Bagaimana ketentuan penggunaan nama Persekutuan Perdata?
    Ketentuan pengunaan nama Persekutuan Perdata diatur di dalam Pasal 5 Permenkumham 17/2018. Nama diajukan kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

    Pengajuan nama Persekutuan Perdata harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

    1. Ditulis dengan huruf latin;
    2. Belum dipakai secara sah oleh Persekutuan Perdata lain dalam SABU;
    3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
    4. Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
    5. Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.
  • Kenapa orang lebih memilih Persekutuan Perdata dibanding Firma?

    Karena masing-masing sekutu Persekutuan Perdata bertanggung jawab sendiri-sendiri (tidak tanggung rentent).

    Sebagai contoh adalah partner (sekutu) di kantor konsultan hukum. Apabila salah partner memiliki masalah hukum, maka partner yang lain tidak ikut bertanggung jawab.

  • Apakah Persekutuan Perdata bisa membuat anak usaha?

    Persekutuan Perdata merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum, dengan demikian tidak bisa membuat anak usaha.

  • Apakah Persekutuan Perdata punya NIB?

    Seperti dijelaskan di dalam PP 5/2021 bahwa NIB adalah bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha Persekutuan Perdata dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

    Dengan demikian, Persekutuan Perdata sebagai pelaku usaha maka wajib memiliki NIB sebagai identitasnya.
  • Berapa minimal modal Persekutuan Perdata?

    Setiap anggota wajib berkontribusi dalam bentuk modal, tenaga dan keahliannya. Sehingga sangat sulit menentukan minimal modal yang dimasukkan ke dalam persekutuan. Tetapi hal ini bisa dilakukan dengan cara musyawarah.

    Di dalam ketentuan tentang Persekutuan Perdata, tidak terdapat ketentuan berapa minimal modal untuk pendirian Persekutuan Perdata. Dalam hal ini tergantung kesepakatan para pendiri Persekutuan Perdata.
  • Apakah di Persekutuan Perdata ada saham?

    Persekutuan Perdata adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum sehingga tidak ada pembagian saham di dalamnya.

  • Apa itu KBLI?

    KBLI memiliki kepanjangan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Ini merupakan panduan untuk menentukan jenis kegiatan bisnis dari pelaku usaha di Indonesia.

    KBLI merupakan rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa.

    KBLI paling update adalah KBLI 2020 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik pada September 2020. Dasar hukumnya adalah Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Di KBLI 2020 terdapat 1.790 kode KBLI yang bisa dipilih oleh pelaku usaha.
    Lihat tabel KBLI
  • Saya bingung memilih KBLI?
    cek risiko kbli

    Kamu sedang mencari kode KBLI yang sesuai dengan usaha kamu dan sedang bingung mencari KBLI? Kamu tidak perlu khawatir. Kolegal menyediakan perangkat pengecekan KBLI 2020. Proses pencarian cepat dan mudah.

    Lihat risiko KBLI

    Panduan pencarian

    1. Tulis keyword atau kode yang dicari. Contoh "perdagangan beras"
    2. Klik 2x pada tabel, nanti akan muncul pop-up jenis risiko KBLI
    Baca juga: Ketahui 4 Jenis Risiko KBLI
  • Dimana saja lokasi virtual office?
    virtual office

    Kolegal bekerjasama dengan penyedia virtual office di Jakarta.

    Bisnis kamu bisa pilih alamat berikut:
    • SCBD - Bursa Efek Indonesia
    • Jakarta Selatan - Bellezza
    • Jakarta Pusat - Sarinah Thamrin
    • Jakarta Utara - Arcade PIK
    • Jakarta Timur - MTH Square
    • Jakarta Barat - Permata Regency
    Lihat virtual office
  • Apakah bisnis saya perlu virtual office?

    Tergantung. Apakah kamu benar-benar membutuhkan layanan virtual office untuk bisnis yang kamu jalankan.

    Berikut ini adalah keuntungan virtual office:
    1. Lokasi strategis dan prestisius
    2. Biaya sewa murah
    3. Hemat biaya operasional
    4. Fasilitas yang dapat mendukung bisnis kamu
    5. Meningkatkan kredibilitas perusahaan
    6. Virtual office bisa PKP
    Sumber: Blog Infiniti Office

Perangkat Kolegal

Gunakan perangkat Kolegal sebagai #solusilegalitas untuk kebutuhan bisnis kamu.

peraturan indonesia terlengkap

145.310k

Peraturan ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Terlengkap

145.000++ daftar peraturan Indonesia

Cari peraturan
daftar perusahaan indonesia terlengkap

1.310m

Perusahaan ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Terlengkap

1.3juta++ daftar perusahaan di Indonesia

Cari perusahaan
cek risiko kbli

1.790

Risiko KBLI

Cari tahu risiko KBLI bisnis kamu

Lihat risiko

Testimonial Klien

Lihat tingkat kepuasan klien Kolegal.

google review

Responnya cepat, pengerjaan nya juga cepat, memberikan infonya juga jelas dan yang terpenting mba mba adminya sabar banget walau di cecer banyak pertanyaan . Puas dan membantu banget .. sukses terus ya

review Kolegal 1
raisa Marliana

Saya mendapat bantuan yang sangat berarti tatkala mengurus pendaftaran merek. Tidak sekadar urusan administrasi, tetapi juga sejumlah pandangan legal yang cukup memberi pandangan, bahkan ketika beberapa pertanyaan sedikit melenceng dari urusan pendaftaran merek.

review Kolegal 2
R Kurnia

bekerja sangat profesional, selalu menginformasikan perkembangan pengurusan izin sudah sampai dimana, memberikan masukan-masukan dan informasi-informasi yang saya butuhkan. terima kasih.

review Kolegal 3
Wendy Feneri

Sangat profesional dan sangat membantu dalam proses pengajuan legalitas organisasi kami. Kami sangat senang bisa bekerja sama dan bisa semakin sukses ke depannya.

review Kolegal 3
Human Factors Indonesia

Semua tulisan

panduan mendirikan pt dan pendirian pt di indonesia
beda pt biasa dengan pt perorangan
cara cek jenis risiko kbli