Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang yang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Perkumpulan bukan badan usaha dan bersifat non-komersial, dengan demikian Perkumpulan tidak boleh menarik keuntungan.
Kolegal: Konsultan Legal - merupakan Legal Tech Startup yang memberikan layanan hukum dan akses legal yang efektif, efisien dan terjangkau untuk proses jasa pendirian Perkumpulan dengan harga mulai dari Rp3juta. Tersedia paket virtual office Jakarta tambah Rp 2juta-an.
Kenapa KolegalBiaya jasa pendirian Perkumpulan. Pendiri Perkumpulan adalah WNI yang sudah memiliki KTP dan NPWP.
Pengecekan Nama Perkumpulan
Pemesanan Nama Perkumpulan
Persiapan Minuta
Akta Pendirian Perkumpulan
SK Menteri
20 KBLI 💯
Pendirian Perkumpulan
NPWP
SKT Pajak ⚠️
NIB, Sertifikat Standar (Non Tinggi)
K3L, SPPL, UMK Tata Ruang
20 KBLI 💯
Buka 5 (lima) rekening Bank 💯
Kartu nama 1 (satu) Direktur 💯
Stempel perusahaan 💯
EFIN Badan 💯
Daftar lengkap fitur yang tersedia dari Pricing kami
20 KBLI, buka 5 (lima) rekening Bank, kartu nama 1 (satu) Direktur, stempel & eFIN perusahaan.
SCBD, Thamrin, PIK, Permata Hijau, MT Haryono & Permata Regency. Lihat detail lokasi
Daftar peraturan & dasar hukum Perkumpulan di Indonesia
Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan
Permenkumham ini merupakan sumber hukum utama pengaturan perkumpulan di Indonesia
Tentang Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran
Dasar Perkumpulan
Sesuai dengan ketentuan Permenkumham 3/2016 ini pengesahan badan hukum perkumpulan harus
didahului dengan pengajuan nama perkumpulan. Nama yang diajukan tersebut harus mendapat
persetujuan "manual" dari Menteri.
Notes: Nama perkumpulan minimal terdiri dari 3 (tiga) kata
Tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem
Administrasi Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan
Sesuai dengan ketentuan Permenkumham 28/2016 ini bahwa pemblokiran akses perkumpulan adalah proses penutupan pendaftaran perkumpulan di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
Yang berhak melakukan pemblokiran sesuai dengan ketentuan tersebut adalah internal perkumpulan, pihak lain yang berkepentingan yang telah mendapat penetapan pengadilan atau penetapan penyelesaian sengketa diluat pengadilan atau instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Menteri Hukum dan HAM dengen memberikan pemberitahuan tertulis
Tentang Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan
Perkumpulan
Sesuai dengan ketentuan Permenkumham 17/2017 ini mengatur tentang cara permohonan perbaikan data badan hukum perkumpulan
Tentang Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan
Perkumpulan - Perubahan Permenkumham 3/2016
Permenkumham ini merupakan perubahan atas Permenkumham 3/2016. Hal penting yang diatur dalam Permenkumham 10/2019 adalah mengenai nama perkumpulan. Sesuai Pasal 4 Permenkumham 17/2017, nama perkumpulan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan.
Pertanyaan terkait jasa pembuatan Perkumpulan murah yang sering ditanyakan
Persyaratan
Modal
KBLI
Virtual Office
Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan harus didahului dengan pengajuan nama Perkumpulan. Pemakaian nama Perkumpulan harus diajukan kepada Menteri melalui SABH.
Seperti dijelaskan dalam Permenkumham 10/2019, bahwa nama Perkumpulan yang dipesan harus memenuhi persyaratan yaitu:
- Menggunakan huruf latin
- Paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) kata
- Terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata
- Tidak menggunakan angka dan tanda baca
- Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan
- Tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan sebagai Nama Perkumpulan
- Tidak mempunyai arti sebagai Perkumpulan atau memiliki arti yang sama dengan Perkumpulan, badan hukum, persekutuan perdata, atau entitas lain yang bukan merupakan kewenangan Menteri untuk mengesahkan
Sebaiknya pemakaian nama Perkumpulan tidak menggunakan nama Tokoh Nasional dan Nama Instansi Pemerintah atau BUMN. Sebagai contoh kami pernah mengajukan nama Perkumpulan dengan menggunakan nama tokoh nasional yang masih aktif, kemudian oleh Kemenkumham diwajibkan melampirkan surat rekomendasi dari tokoh bersangkutan.
Berdasarkan Permenkumham 10/2019 disebutkan bahwa persetujuan pemakaian nama Perkumpulan akan diberikan oleh Menteri kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan nama diterima oleh Menteri.
Tetapi pada kenyataanya saat ini pengajuan nama Perkumpulan prosesnnya bisa lebih dari 14 (empat belas) hari kerja baru mendapat hasil dari pemesanan nama. Hasil pemesanan nama Perkumpulan bisa diterima atau disetujui, dan bisa saja ditolak oleh Menteri dan penolakan akan disertai dengan alasan tertulis.
Nama Perkumpulan yang sudah mendapat persetujuan dari Menteri berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. Pengawas dapat memberhentikan 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, pemberhentian sementara diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan surat tertulis dan disertai alasan.
Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melakukan kepengurusan Perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
Tidak ada peraturan yang mengatur khusus terkait minimal modal pendirian Perkumpulan, tetapi modal Perkumpulan perlu dicantumkan sebagai syarat administrasi pada saat pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan.
Didalam Perkumpulan tidak ada saham, karena Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.
KBLI memiliki kepanjangan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Ini merupakan panduan untuk menentukan jenis kegiatan bisnis dari pelaku usaha di Indonesia.
KBLI merupakan rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa.
KBLI paling update adalah KBLI 2020 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik pada September 2020. Dasar hukumnya adalah Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Di KBLI 2020 terdapat 1.790 kode KBLI yang bisa dipilih oleh pelaku usaha.
Lihat tabel KBLI
Kamu sedang mencari kode KBLI yang sesuai dengan usaha kamu dan sedang bingung mencari KBLI? Kamu tidak perlu khawatir. Kolegal menyediakan perangkat pengecekan KBLI 2020. Proses pencarian cepat dan mudah.
Lihat risiko KBLIPanduan pencarian
Baca juga: Ketahui 4 Jenis Risiko KBLI
Kolegal bekerjasama dengan penyedia virtual office di Jakarta.
Tergantung. Apakah kamu benar-benar membutuhkan layanan virtual office untuk bisnis yang kamu jalankan.
Berikut ini adalah keuntungan virtual office:Sumber: Blog Infiniti Office
- Lokasi strategis dan prestisius
- Biaya sewa murah
- Hemat biaya operasional
- Fasilitas yang dapat mendukung bisnis kamu
- Meningkatkan kredibilitas perusahaan
- Virtual office bisa PKP
Gunakan perangkat Kolegal sebagai #solusilegalitas untuk kebutuhan bisnis kamu.
Lihat tingkat kepuasan klien Kolegal.
Responnya cepat, pengerjaan nya juga cepat, memberikan infonya juga jelas dan yang terpenting mba mba adminya sabar banget walau di cecer banyak pertanyaan . Puas dan membantu banget .. sukses terus ya
Saya mendapat bantuan yang sangat berarti tatkala mengurus pendaftaran merek. Tidak sekadar urusan administrasi, tetapi juga sejumlah pandangan legal yang cukup memberi pandangan, bahkan ketika beberapa pertanyaan sedikit melenceng dari urusan pendaftaran merek.
bekerja sangat profesional, selalu menginformasikan perkembangan pengurusan izin sudah sampai dimana, memberikan masukan-masukan dan informasi-informasi yang saya butuhkan. terima kasih.
Sangat profesional dan sangat membantu dalam proses pengajuan legalitas organisasi kami. Kami sangat senang bisa bekerja sama dan bisa semakin sukses ke depannya.