PT / Perseroan Terbatas / Naamloze Vennootschap (bahasa Belanda) adalah salah satu badan usaha yang paling banyak digunakan oleh para pelaku usaha di Indonesia diantara badan usaha yang lainnya.
Kolegal: Konsultan Legal - merupakan Legal Tech Startup yang memberikan layanan hukum dan akses legal yang efektif, efisien dan terjangkau untuk proses jasa pendirian PT harga mulai dari Rp 3juta. Tersedia paket virtual office Jakarta tambah Rp 2juta-an.
Kenapa memilih kamiSaat ini sistem OSS RBA merupakan versi ke-3.
OSS RBA / Risk Based Approach adalah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha (sumber).
Ada 4 (empat) jenis risiko di OSS RBA, yaitu:
Nomor Induk Berusaha (NIB).
NIB
dan Sertifikat Standar (pernyataan mandiri).
NIB
dan Sertifikat Standar (perlu verifikasi).
NIB dan izin dari instansi terkait.
Kamu sudah pilih kode KBLI ๐๐ tapi belum tahu jenis risikonya? Kamu bisa gunakan perangkat Kolegal untuk cek Risiko KBLI.
Biaya jasa pendirian PT. Pendiri PT bisa berupa pribadi WNI / WNA dan juga bisa berupa badan hukum Indonesia / luar Indonesia.
Pengecekan Nama PT
Pemesanan Nama PT
Persiapan Minuta
Akta Pendirian PT
SK Menteri
20 KBLI ๐ฏ
Paket Pendirian PT
NPWP
SKT Pajak โ ๏ธ
NIB, Sertifikat Standar (Non Tinggi)
K3L, SPPL, UMK Tata Ruang
20 KBLI ๐ฏ
Buka 5 (lima) rekening Bank ๐ฏ
Kartu nama 1 (satu) Direktur ๐ฏ
Stempel perusahaan ๐ฏ
EFIN Badan ๐ฏ
Kantor prestisius. Bisa meeting di 6 lokasi di Jakarta.
PT + Izin
Virtual office 1 tahun ๐ฏ
Bebas pilih di 5 lokasi premium
Bisa PKP
Layanan resepsionis
Korespondensi surat bisnis
60 jam meeting room
Bebas meeting di 6 lokasi
Meeting pax up to 12 orang
20 KBLI ๐ฏ
Buka 5 (lima) rekening Bank ๐ฏ
Kartu nama 1 (satu) Direktur ๐ฏ
Stempel perusahaan ๐ฏ
EFIN Badan ๐ฏ
3 Corporate Email ๐ฏ
Domain .com .id .co.id ๐ฏ
Kuota 500mb ๐ฏ
Daftar lengkap fitur yang tersedia dari Pricing kami
Pendirian PT | Pendirian PT + Izin | PT + Izin + VO | |
---|---|---|---|
Harga | Rp 3jt | Rp 5.5jt | Rp 7.5jt |
Cek Nama PT | |||
Persiapan Minuta | |||
Akta Pendirian | |||
SK Menteri | |||
NPWP | Kartu & Digital | Kartu & Digital | |
SKT Pajak | Surat | Surat | |
NIB | 20 KBLI | 20 KBLI | |
K3L, SPPL, UMK Tata Ruang | |||
Sertifikat Standar (Non Tinggi) | |||
Bonus | Dapat Bonus | Dapat Bonus | |
Extra Bonus | Dapat Extra Bonus | ||
Virtual Office 1 tahun | |||
Bebas meeting di 6 lokasi | |||
60 jam meeting room | |||
Meeting pax up to 12 orang | |||
Pesan | Pesan | Pesan |
PKP adalah Pengusaha Kena Pajak. Digunakan untuk kamu bisa menerbitkan faktur PPN atau ingin ikut tender pemerintah. Baca artikel Perbedaan PKP dan Non-PKP.
Proses pengurusan legalitas badan usaha bisa sekalian dengan PKP. Pesan layanan legalitas Kolegal dengan klik minta proposal.
โ 20 KBLI โ buka 5 (lima) rekening Bank โ kartu nama 1 (satu) Direktur โ stempel perusahaan & โ eFIN perusahaan.
Daftar peraturan & dasar hukum Perseroan Terbatas di Indonesia
Tentang Perseroan Terbatas
Undang-undang ini merupakan sumber hukum utama pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia
Tentang Cipta Kerja
Undang-undang mengatur tentang pendirian PT yang didirikan untuk usaha mikro dan kecil dan dimungkinkannya pendirian PT oleh 1 (satu) orang saja. Selain itu juga mengubah ketentuan Modal Dasar dalam UUPT 40/2007, sehingga saat ini Modal Dasar PT ditentukan berdasarkan keputusan pendiri PT. Modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor minimal 25% (dua puluh lima persen)
Tentang Pasar Modal
Mengatur mengenai syarat dan ketentuan pihak-pihak (salah satunya adalah PT) dan instrumen pasar modal
Tentang Penanaman Modal
Mengatur mengenai bagaimana dan tata cara investasi penanaman modal baik oleh investor lokal atau investor asing
Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan PT
Mengatur mengenai bagaimana dan tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT
Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama PT
Mengatur bahwa nama PT lokal harus menggunakan nama dalam Bahasa Indonesia
Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT (CSR)
Bahwa PT yang menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan kegiatan CSR
Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Mengatur tentang pengelompokan kriteria modal usaha, yaitu usaha mikro, kecil, menengah dan besar
Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil
Mengatur detail tentang tata cara pendirian PT pasca keluarnya UU Cipta Kerja
Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
Mengatur mengenai tata cara permohonan pengesahan dan perubahan anggaran dasar serta dokumen yang perlu disampaikan kepada Menteri melalui sistem SABH
Pertanyaan terkait jasa pendirian PT murah yang sering ditanyakan
Persyaratan
Modal
KBLI
Virtual Office
Berdasarkan PP 94 tahun 2021 tidak ada larangan tegas yang menyatakan PNS dilarang mendirikan badah usaha, memiliki saham/modal atau menjadi anggota Direksi/Komisaris suatu perusahaan.
Akan tetapi ketika PNS tersebut hendak mendirikan PT dan dalam proses pengurusan di Sistem Administrasi Badan Hukum di Kemenkumham, ketika permohonan badan hukum PT, harus dilampirkan surat izin atasan untuk pemegang saham atau pengurus yang berstatus PNS.
Seperti dijelaskan pada Peraturan Dirjen Pajak PER-04/PJ/2020 pada pasal 8, bahwa wanita kawin yang menghendaki pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan digabung dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami tidak dapat mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP atas nama dirinya sendiri, apabila memerlukan NPWP maka menggunakan NPWP suaminya
Dengan demikian ibu rumah tangga tersebut ketika proses jasa pembuatan PT dapat melampirkan NPWP suami dengan disertai dengan Kartu Keluarga (untuk validasi perkawinan tersebut)
Tidak bisa. Karena Direksi dan Dewan Komisaris merupakan organ yang terpisah.
Maksudnya organ yang terpisah adalah masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris memiliki hak dan kewajiban yang berbeda.
Tugas Direksi tertera dalam Pasal 92 Angka 1 UUPT yaitu menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
Tugas Komisaris tertera dalam pasal 108 Angka 1 UUPT yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
Masa berlaku Akta PT adalah seumur hidup selama PT beroperasi (kecuali ditentukan lain). Namun khusus masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dalam jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
Dengan demikian apabila jangka waktu tersebut berakhir, perlu dilakukan perubahan anggaran dasar kembali. Dengan agenda pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru.
Biasanya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris dibuat jangka waktu 5 (lima) tahun.
Berdasarkan UUPT tidak ada syarat harus memiliki saham untuk diangkat menjadi Direksi. Pemegang saham bisa saja mengangkat dan menunjuk orang profesional (diluar perseroan) untuk menjadi Direksi.
Harus dibedakan antara pemegang saham dengan pengurus Direksi / Komisaris.
Pemegang saham adalah pemilik (dengan demikian segala keuntungan perusahaan menjadi milik pemilik). Pemegang saham adalah organ tertinggi di perusahaan. Perusahaan adalah miliknya, dia bebas ganti-ganti Direksi, ganti-ganti nama perusahaan, terserah pemegang saham.
Pengurus adalah organ yang menjalankan perusahaan (Direksi dan Komisaris). Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh pemegang saham. Dengan demikian, Pengurus hakikatnya bekerja kepada perusahaan
Ingin jadi pemegang saham? Dengan demikian kamu harus mendirikan PT, karena pendiri PT adalah para pemegang saham yang membuat perjanjian dengan memberikan modal dengan tujuan untuk mencari keuntungan.
Trivia:
Q: Saya pemegang saham dan Direktur. Apa saya bisa memecat diri saya sebagai Direktur?
A: Kamu pasti sudah tau jawabannya :)
Saya ingin mendirikan PT? Saya perlu menyiapkan modal berapa? Pertanyaan tersebut sangat sering ditanyakan oleh calon Klien kami.
Semenjak berlakunya UU Cipta Kerja di tahun 2020, maka minimal Modal Dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri. Dan minimal Modal Ditempatkan/Modal Disetor adalah 25% (dua puluh lima) persen dari jumlah Modal Dasar.
Dengan demikian apabila kamu hanya memiliki modal Rp 10juta saja. Nah, Rp 10juta tersebut sudah bisa menjadi modal (karena hakikatnya modal ditentukan oleh para pendiri atau oleh kamu sendiri). Inilah salah satu bentuk kemudahan berusaha yang diciptakan oleh UU Cipta Kerja.
KBLI memiliki kepanjangan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Ini merupakan panduan untuk menentukan jenis kegiatan bisnis dari pelaku usaha di Indonesia.
KBLI merupakan rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa.
KBLI paling update adalah KBLI 2020 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik pada September 2020. Dasar hukumnya adalah Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Di KBLI 2020 terdapat 1.790 kode KBLI yang bisa dipilih oleh pelaku usaha.
Lihat tabel KBLI
Kamu sedang mencari kode KBLI yang sesuai dengan usaha kamu dan sedang bingung mencari KBLI? Kamu tidak perlu khawatir. Kolegal menyediakan perangkat pengecekan KBLI 2020. Proses pencarian cepat dan mudah.
Lihat risiko KBLIPanduan pencarian
Baca juga: Ketahui 4 Jenis Risiko KBLI
Kolegal bekerjasama dengan penyedia virtual office di Jakarta.
Tergantung. Apakah kamu benar-benar membutuhkan layanan virtual office untuk bisnis yang kamu jalankan.
Berikut ini adalah keuntungan virtual office:Sumber: Blog Infiniti Office
- Lokasi strategis dan prestisius
- Biaya sewa murah
- Hemat biaya operasional
- Fasilitas yang dapat mendukung bisnis kamu
- Meningkatkan kredibilitas perusahaan
- Virtual office bisa PKP
Artikel penting terkait pendirian PT
PT dan CV adalah jenis badan usaha yang sangat populer di Idonesia. Tahukah kamu perbedaan PT dan CV? Baca lengkapnya di sini!
Dalam dunia perpajakan ada istilah PKP dan Non PKP. Apa saja pengertian dan perbedaan PKP dan Non PKP? Simak ulasannya di sini!
Ada 10 macam perbedaan antara PT Biasa dengan PT Perorangan. Mulai dari jumlah pendiri, status Komisaris dan lainnya. Simak penjelasannya dengan lengkap
Gunakan perangkat Kolegal sebagai #solusilegalitas untuk kebutuhan bisnis kamu.
Lihat tingkat kepuasan klien Kolegal.
Responnya cepat, pengerjaan nya juga cepat, memberikan infonya juga jelas dan yang terpenting mba mba adminya sabar banget walau di cecer banyak pertanyaan . Puas dan membantu banget .. sukses terus ya
Saya mendapat bantuan yang sangat berarti tatkala mengurus pendaftaran merek. Tidak sekadar urusan administrasi, tetapi juga sejumlah pandangan legal yang cukup memberi pandangan, bahkan ketika beberapa pertanyaan sedikit melenceng dari urusan pendaftaran merek.
bekerja sangat profesional, selalu menginformasikan perkembangan pengurusan izin sudah sampai dimana, memberikan masukan-masukan dan informasi-informasi yang saya butuhkan. terima kasih.
Sangat profesional dan sangat membantu dalam proses pengajuan legalitas organisasi kami. Kami sangat senang bisa bekerja sama dan bisa semakin sukses ke depannya.