Jasa Perubahan Anggaran Dasar

Tata Cara RUPS PT

Sesuai dengan ketentuan UUPT, tata cara penyelenggaraan RUPS adalah:

1. Pemanggilan kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dan dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar;
2. Bisa juga langsung dilakukan RUPS (tidak perlu pemanggilan) apabila 100% (seratus persen) pemegang saham telah hadir;
3. Pelaksanaan RUPS memperhatikan jumlah kuorum kehadiran pemegang saham;
4. Terdapat agenda RUPS yang harus dibahas dan disetujui oleh para pemegang saham;
5. Persetujuan agendar RUPS tersebut harus sesuai minimal kuorum keputusan pemegang saham;
6. Dokumen RUPS harus ditandatangi oleh pemegang saham yang hadir;
7. Dokumen RUPS harus dibuat akta perubahan oleh Notaris; dan
8. Notaris melakukan proses submission ke Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan SK perubahan.

Persyaratan RUPS PT

Berikut ini adalah dokumen persyaratan RUPS PT antara lain:

1. Dokumen RUPS dengan agenda tertentu yang disetujui dan ditandatangani
2. KTP dan NPWP pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Akta Pendirian PT beserta dengan seluruh perubahannya beserta dengan SK Menteri;
4. NPWP Perusahaan dan NIB; dan
5. Status KSWP masih valid (lapor SPT Tahunan 2 (dua) tahun terakhir.

Tata Cara Perubahan Akta CV

Sesuai dengan ketentuan Permenkumham 17/2018, prosedur perubahan anggaran dasar CV adalah sebagai berikut:

1. Dibuat dokumen perubahan Akta CV di Notaris;
2. Dokumen perubahan anggaran dasar CV tersebut harus disetujui dan ditangatangani oleh semua sekutu CV
3. Dokumen tersebut diatas kemudian akan dibuat Akta Perubahan Anggaran Dasar CV oleh Notaris; dan
4. Notaris melakukan proses submission ke Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan SK perubahan.

Baca juga: PT Biasa vs PT Perorangan: 10 Perbedaan

Persyaratan Perubahan Akta CV

Berikut ini adalah dokumen persyaratan perubahan anggaran dasar CV antara lain:

1. KTP dan NPWP semua sekutu CV;
2. Akta Pendirian CV beserta dengan seluruh perubahannya beserta dengan SK Menteri;
3. NPWP Perusahaan dan NIB; dan
4. Status KSWP masih valid (lapor SPT Tahunan 2 (dua) tahun terakhir.

Baca juga: Cara Mengetahui Risiko KBLI: Cek Disini!