burung garuda

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.05/2020

tentang

Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

⚠️ Cek status berlaku / tidak berlaku ⚠️


Download Peraturan
Peraturan : Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.05/2020
Tentang : Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
Type : PDF
File : 129_PMK.05_2020.pdf
Download
129_PMK.05_2020.pdf
Download
Detail Peraturan
Judul : Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
Status :
Berlaku
⚠️ lihat history perubahan ⚠️
Tanggal Pengundangan : 18 September 2020
Tanggal Berlaku : 18 September 2020
Catatan : Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2020.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. PMK 08/PMK.02/2006; b. PMK 77/PMK.05/2009 (BN Tahun 2009 Nomor 74); c. PMK 217/PMK.05/2009 (BNTahun 2009 Nomor 495); d. PMK 230/PMK.05/2009 (BNTahun 2009 Nomor 516); e. PMK 92/PMK.05/2011 (BNTahun 2011 Nomor 363); f. PMK 95/PMK.05/2016 (BNTahun 2016 Nomor 913); g. PMK 100/PMK.05/2016 (BNTahun 2016 Nomor 915); h. PMK 136/PMK.05/2016 (BNTahun 2016 Nomor 1377); i. PMK 180/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 Nomor 1792); j. PMK 98/PMK.05/2017 (BNTahun 2017 Nomor 989); k. PMK 176/PMK.05/2017 (BN Tahun 2017 Nomor 1701); l. PMK 200/PMK.05/2017 (BNTahun 2017 Nomor 1885); m. PMK 42/PMK.05/2018 (BNTahun 2018 Nomor 588); n. PMK 82/PMK.05/2018 (BNTahun 2018 Nomor 998); o. PMK 79/PMK.05/(BNTahun 2019 Nomor 575), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-
189 HLM, Lampiran halaman 152 s.d. 189.
History Peraturan
Ditetapkan dengan :
Mencabut :
  1. PMK No. 79/PMK.05/2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Dan Pegawai Badan Layanan Umum
  2. PMK No. 82/PMK.05/2018 tentang Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum
  3. PMK No. 42/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum
  4. PMK No. 98/PMK.05/2017 tentang Penarikan Dan Pengembalian Dana Pada Badan Layanan Umum
  5. PMK No. 200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Pada Badan Layanan Umum
  6. PMK No. 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum
  7. PMK No. 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
  8. PMK No. 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan Dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah
  9. PMK No. 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Layanan Umum
  10. PMK No. 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum
  11. PMK No. 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
  12. PMK No. 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum
  13. PMK No. 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum
  14. PMK No. 217/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pemberian Bonus atas Prestasi Bagi Rumah Sakit Eks-Perjan yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  15. PMK No. 8/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum
Mengubah :
Diubah sebagian dengan :
Diubah dengan :
  1. PMK No. 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
Dicabut dengan :

Perangkat Kolegal

Gunakan perangkat Kolegal sebagai #solusilegalitas untuk kebutuhan bisnis kamu.

peraturan indonesia terlengkap

145.310k

Peraturan 🇮🇩 Terlengkap

145.000++ daftar peraturan Indonesia

Cari peraturan
daftar perusahaan indonesia terlengkap

1.310m

Perusahaan 🇮🇩 Terlengkap

1.3juta++ daftar perusahaan di Indonesia

Cari perusahaan
cek risiko kbli

1.790

Risiko KBLI

Cari tahu risiko KBLI bisnis kamu

Lihat risiko
Database Peraturan

Kolegal adalah platform solusi untuk Anda yang ingin mencari 145.000++ peraturan dan regulasi di Indonesia. Selain cepat dan mudah, fitur cek keberlakuan akan memudahkan Anda untuk mengetahui status keberlakukan suatu peraturan perundang-undangan. Urutan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan UU 12/2011 juncto UU 15/2019 juncto UU No 13/2022 adalah (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) UU / PERPPU; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Platform database peraturan ini merupakan partisipasi kami untuk melakukan asas penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Untuk keakuratan dokumen dan status keberlakukan, Anda dapat melakukan pencarian melalui media sebagaimana dimaksud dalam Perpres 87/2014 juncto Perpres 76/2021.

Risiko KBLI

KBLI yang paling terbaru adalah KBLI 2020 yang dikeluarkan berdasarkan Perban BPS tahun 2020. Platform Kolegal memudahkan Anda untuk melakukan pencarian risiko KBLI. Kami telah menyusun daftar KBLI 2020 dalam bentuk tabel yang memudahkan Anda untuk melakukan penelusuran risiko KBLI. Terdapat penambahan bidang usaha baru sesuai dengan perkembangan dan transformasi bisnis di era digital. Ringkasan perbandingan perubahan KBLI 2017 dibanding dengan KBLI 2020 adalah (i) KBLI 3 digit bertambah 5, (ii) KBLI 4 digit bertambah 47 dan (iii) KBLI 5 digit bertambah 216.

Terdapat 4 (empat) jenis risiko KBLI yaitu (i) risiko rendah (ii) risiko menengah rendah (iii) risiko menengah tinggi dan (iv) risiko tinggi.

Layanan Legal

Selain informasi terkait update peraturan dan tulisan terbaru, Anda juga akan mendapatkan informasi dan promo terbaru atas jasa dan layanan bisnis yang diberikan yaitu jasa pembuatan PT (Perseroan Terbatas), jasa pendirian cv, jasa pendirian firma, jasa pendirian persekutuan perdata, jasa pembuatan pt, jasa pembuatan PT PMA, virtual office, virtual office, virtual office Jakarta Barat, virtual office Jakarta Selatan, virtual office Jakarta Timur, virtual office Jakarta Utara, virtual office Jakarta Pusat, virtual office SCBD dan pengurusan perizinan dan jasa lainnya. Jadikan kebutuhan bisnis Anda menjadi mudah dengan menggunakan layanan Kolegal.

Semua tulisan

panduan mendirikan pt dan pendirian pt di indonesia
beda pt biasa dengan pt perorangan
cara cek jenis risiko kbli