burung garuda

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 44 Tahun 2017

tentang

Pencabutan Beberapa Peraturan Bupati Kabupaten Seruyan

⚠️ Cek status berlaku / tidak berlaku ⚠️


Download Peraturan
Peraturan : Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 44 Tahun 2017
Tentang : Pencabutan Beberapa Peraturan Bupati Kabupaten Seruyan
Type : PDF
File : Perbup Seruyan No 44 Tahun 2017 ttg Pencabutan Beberapa Perbup.pdf
Download
Perbup Seruyan No 44 Tahun 2017 ttg Pencabutan Beberapa Perbup.pdf
Download
Detail Peraturan
Judul : Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Bupati Kabupaten Seruyan
Status :
Berlaku
⚠️ lihat history perubahan ⚠️
Tanggal Pengundangan : 06 Desember 2017
Tanggal Berlaku : 06 Desember 2017
Catatan : Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2017.
Peraturan Bupati yang dinyatakan dicabut, antara lain: 1. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan; 2. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Balai Benih Pembantu (BBP) Holtikultura, Balai Benih Pembantu (BBP) Padi dan Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Seruyan; 3. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan; 4. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan; 5. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Seruyan di Kabupaten Seruyan; 6. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seruyan; 7. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pasar Daerah di Komplek Pasar Saik dan Pasar Tengah Kual2a Pembuang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Seruyan; 8. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan Kabupaten Seruyan; 9. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan; 10. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan; 11. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Kuala Pembuang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seruyan; 12. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Laboratorium dan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serauyan; 13. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata Kabupaten Seruyan.
5 Halaman
History Peraturan
Ditetapkan dengan :
Mencabut :
  1. PERBUP Kab. Seruyan No. 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata Kabupaten Seruyan
Mengubah :
Diubah sebagian dengan :
Diubah dengan :
Dicabut dengan :

Perangkat Kolegal

Gunakan perangkat Kolegal sebagai #solusilegalitas untuk kebutuhan bisnis kamu.

peraturan indonesia terlengkap

145.310k

Peraturan 🇮🇩 Terlengkap

145.000++ daftar peraturan Indonesia

Cari peraturan
daftar perusahaan indonesia terlengkap

1.310m

Perusahaan 🇮🇩 Terlengkap

1.3juta++ daftar perusahaan di Indonesia

Cari perusahaan
cek risiko kbli

1.790

Risiko KBLI

Cari tahu risiko KBLI bisnis kamu

Lihat risiko
Database Peraturan

Kolegal adalah platform solusi untuk Anda yang ingin mencari 145.000++ peraturan dan regulasi di Indonesia. Selain cepat dan mudah, fitur cek keberlakuan akan memudahkan Anda untuk mengetahui status keberlakukan suatu peraturan perundang-undangan. Urutan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan UU 12/2011 juncto UU 15/2019 juncto UU No 13/2022 adalah (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) UU / PERPPU; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Platform database peraturan ini merupakan partisipasi kami untuk melakukan asas penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Untuk keakuratan dokumen dan status keberlakukan, Anda dapat melakukan pencarian melalui media sebagaimana dimaksud dalam Perpres 87/2014 juncto Perpres 76/2021.

Risiko KBLI

KBLI yang paling terbaru adalah KBLI 2020 yang dikeluarkan berdasarkan Perban BPS tahun 2020. Platform Kolegal memudahkan Anda untuk melakukan pencarian risiko KBLI. Kami telah menyusun daftar KBLI 2020 dalam bentuk tabel yang memudahkan Anda untuk melakukan penelusuran risiko KBLI. Terdapat penambahan bidang usaha baru sesuai dengan perkembangan dan transformasi bisnis di era digital. Ringkasan perbandingan perubahan KBLI 2017 dibanding dengan KBLI 2020 adalah (i) KBLI 3 digit bertambah 5, (ii) KBLI 4 digit bertambah 47 dan (iii) KBLI 5 digit bertambah 216.

Terdapat 4 (empat) jenis risiko KBLI yaitu (i) risiko rendah (ii) risiko menengah rendah (iii) risiko menengah tinggi dan (iv) risiko tinggi.

Layanan Legal

Selain informasi terkait update peraturan dan tulisan terbaru, Anda juga akan mendapatkan informasi dan promo terbaru atas jasa dan layanan bisnis yang diberikan yaitu jasa pembuatan PT (Perseroan Terbatas), jasa pendirian cv, jasa pendirian firma, jasa pendirian persekutuan perdata, jasa pembuatan pt, jasa pembuatan PT PMA, virtual office, virtual office, virtual office Jakarta Barat, virtual office Jakarta Selatan, virtual office Jakarta Timur, virtual office Jakarta Utara, virtual office Jakarta Pusat, virtual office SCBD dan pengurusan perizinan dan jasa lainnya. Jadikan kebutuhan bisnis Anda menjadi mudah dengan menggunakan layanan Kolegal.

Semua tulisan

panduan mendirikan pt dan pendirian pt di indonesia
beda pt biasa dengan pt perorangan
cara cek jenis risiko kbli